OPINI

Duuuu... BMI Hong Kong (lagi)

Miris mendengar berita pagi ini. 12 Buruh Migran Indonesia (BMI) Hong Kong terjerat kasus Narkoba pada Minggu sore (8/12/2013) kemarin, dan beberapa diantaranya diduga pengedar. Setelah polisi melakukan penyelidikan, diketahui bahwa sebagian besar dari BMI tersebut adalah yang juga mengalami kasus Over Stay (OS).

Duuuh.. tambah-tambah miris, sedih, kasihan dan gimana gitu. Bila sudah begini siapa yang disalahkan? Siapa yang harus bertanggung jawab dengan kasus yang mereka alami?

Lagi dan lagi, persoalan OS yang memicu BMI melakukan beberapa tindakan nekat dan terlibat beberapa kasus naas seperti, human trafficking, kehamilan, perbudakan, kekerasan sampai kematian dan seperti yang terjadi kemarin sore, terlibat dalam lingkaran NAFZA (Narkotika, Alcohol, Pesikotropika dan Zat Adictive) adalah masalah nyata yang bersumber dari kasus OS tersebut.

Berbicara tentang OS, akan menuntun kita pada sebab musabab 'mengapa mereka sampai bisa OS?' Dengan begitu kita akan mengetahui siapa sebenarnya yang harus bertanggung jawab atas semua itu.

Sirkumulasi sistem pemerintah Indonesia yang mengalih tangankan perlindungan rakyatnya kepada suasta disinyalir sebagai faktor utama kasus BMI OS.

Sebagian besar dari kasus OS bersumber dari sistem Online yang diterapkan oleh KJRI Hong Kong yang tercantum dalam Surat Edaran (SE) 2524 serta pelarangan kontrak mandiri. Menjadikan BMI yang diputus/memutus kontrak kerja dengan majikan harus kembali mengalami exploitas oleh Agency dan hal itu memaksa BMI untuk lebih memilih kabur atau melakukan pekerjaan yang biasa disebut 'ilegal', daripada harus kembali membayar biaya Agent yang tidak murah. Penahanan paspor dan dokumen penting BMI yang dilakukan oleh Agency sebagai jaminan agar BMI membayar "hutang" juga salah satu sebab terjadinya kasus OS, karena banyak BMI yang tidak tahu kapan validasi visa kerja dan paspor serta dokumen lain yang dimilikinya itu berlaku.

Jadi dalam kasus ini SALAH bila hanya melempar putusan 'Terduga/Kesalahan' pada BMI saja, karena pemerintah Indonesia juga mengambil andil dalam kasus yang menjerat mereka.

Belajar dari kasus ini dan yang sudah-sudah, semoga bisa dijadikan cermin bagi setiap lapisan dan komponen. Baik BMI itu sendiri, untuk lebih berhati-hati dalam menjaga diri dari lingkungan agar tidak terseret arus pergaulan, apalagi di negara maju seperti Hong Kong ini, dan somoga juga pemerintah Indonesia bisa lebih membuka mata dan melihat bagaimana kondisi dan dampaknya di lapangan sebelum mengeluarkan dan menerapkan sebuah peraturan bagi warga negaranya.

Dan andai saja BMI tidak diwajibkan masuk Agen dan dokumen mereka tidak ditahan, andai saja BMI memiliki pilihan untuk menentukan sendiri jasa agen mana yang ia inginkan, andai saja BMI bisa mengurus kontrak kerjanya sendiri tanpa perlu melalui perantara agen dan membayar komisi yang mahal, mungkin inflasi BMI OS akan berkurang dan masalah lain yang disebabkannya juga akan ikut berkurang kan.

Aah... ANDAI SAJA KITA TIDAK HARUS TERPAKSA MENJADI BMI...